Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Memilih Pasif Soal Gabung ke Koalisi Jokowi

image-gnews
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku partainya pasif ihwal kemungkinan merapat ke koalisi calon presiden inkumben Joko Widodo di periode yang akan datang. Jansen mengatakan, partainya bersikap menunggu keputusan Jokowi.

Baca juga: Majelis Tinggi Minta Demokrat di Kubu Prabowo Sampai Sidang MK

"Jika Pak Jokowi merasa butuh Demokrat untuk terlibat memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan ya syukur. Prinsipnya Partai Demokrat di posisi pasif, menunggu aja, ketimbang menambah polemik di ruang publik," kata Jansen ketika dihubungi, Rabu, 26 Juni 2019.

Seusai pencolosan Pemilihan Umum 2019, Partai Demokrat disebut-sebut sebagai salah satu partai di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kemungkinan akan berpindah ke koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin. Anggapan ini menguat dengan serentetan pertemuan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi.

AHY menemui Jokowi di Istana Negara pada 22 Mei dan pada perayaan Idul Fitri 5 Juni lalu. Tak cuma menyambangi Istana, AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono juga menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Belakangan, justru Partai Gerindra yang disebut-sebut diutamakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi. Seorang politikus PDIP mengatakan Megawati juga lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra, mengingat Mega pernah berpasangan dengan Prabowo di pilpres 2009.

"Gerindra dianggap lawan yang gentle. Sikap itu membuat sebagian teman-teman sangat menghormati," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jansen enggan berkomentar perihal ini. Dia berujar, publik yang akan menilai sikap Gerindra yang selama ini mengatakan akan konsisten menjadi oposisi.

"Apakah Gerindra seperti yang selalu dikatakan para jubirnya, kami akan konsisten di luar pemerintahan. Kita lihat saja, mereka konsisten enggak dengan perkataannya itu. Jangan-jangan malah mereka yang masuk," kata Jansen.

Baca juga: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

Adapun ihwal nasib Demokrat ke depan, Jansen mengatakan partainya siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Dia berujar, Demokrat memiliki pengalaman 10 tahun memerintah dan lima tahun di luar pemerintahan. Menurut Jansen, pengalaman itu menjadi nilai tambah bagi partainya di manapun berada nanti.

"Misalnya terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan, ya kontribusi Partai Demokrat itu pasti berbeda dengan partai-partai lain karena kami punya pengalaman sepuluh tahun. Tapi kalau di luar pemerintahan ya kami akan jadi oposisi yang kritis," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

8 jam lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Moh Ridwan
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

12 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

15 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 hari lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,